Apeiron

Tak akan pernah usai
Tak ada yang akan usai

Manusia,manusia
Serigala,serigala

Bunga, bendera, kepala
Pahala dan dosa.

Advertisements
Posted in Budaya, Pemikiran, Puisi, Uncategorized | Leave a comment

Sekantung Kentut Dari Kampungku

Panggil aku
Aku ingin melihat batas mataku
Di sampingmu

Jemput aku
Akan kubawa sekantung kentut
Dari kampungku

Maafkan aku
Hanya itu yang kami punya

Posted in Pemikiran | Leave a comment

Politik Jawa Jokowi Pasca-Ahok

Foto : rmol.co

Ahok kalah. Sosok yang setahun lalu nampak sebagai calon tak terkalahkan ini harus menerima nasib menjadi warga DKI biasa selama lima tahun kedepan setelah ia dan Djarot Saeful Hidayat kalah suara oleh Anies Baswedan dan pasangannya, Sandiaga Uno. Ibarat sepakbola, Ahok adalah Real Madrid era 2003-2005, sadis dalam menyerang, tapi sering melakukan blunder. Blunder tersebut, disikat habis oleh lawan-lawannya. Ahok terbantai oleh kesalahannya sendiri.

Kekalahan di DKI tentunya sangat merugikan posisi politik Jokowi. Jokowi terpilih dalam posisi penguasa-oposisi yang 50-50. Sama kuat antara kubu Jokowi dan kubu Prabowo. Partai-partai in between kubu Jokowi dan kubu Prabowo bergerak cenderung random diantara kedua polar tersebut, harap maklum, untuk mencari makan diantara porsi-porsi PDIP, Gerindra, dan Golkar. Sebagaimana teori atas bipolaritas politik, akan selalu ada perang dingin antara dua kubu, dan dalam diam, keduanya kasak-kusuk mencari sekutu untuk menjadi satu tahap lebih kuat dibanding musuhnya.

Jawa adalah kunci, begitu dialog palsu Aidit di film Pengkhianatan G30S/PKI yang selalu tayang di tanggal 30 September malam saat Orde Baru. Tak salah, Jawa, meskipun tak mutlak, adalah salah satu kunci pokok untuk memenangkan persaingan politik tingkat nasional. Jokowi, sembari kerja keras membangun infrastruktur, pasti tidak akan luput dari plot penguasaan Jawa. 2014 kedua kubu cenderung seimbang di Jawa, dan Jokowi justru memiliki keunggulan suara di Indonesia Timur. Namun jika bisa menguasai Jawa, tentunya akan jauh lebih mudah bagi Jokowi untuk menang di 2019.

Setelah Ahok habis, kini Jokowi dan koalisinya ada baiknya segera move on dan beralih ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Jawa Barat sudah 10 tahun dikuasai PKS lewat Ahmad Heryawan, dan Jawa Timur 10 tahun dikuasai Demokrat melalui Pakde Karwo. Sejak jauh hari sebenarnya bukan tidak ada persiapan dari kubu Jokowi. Di Jawa Barat, si golden boy Ridwan Kamil sudah merapat, meskipun melalui “tim satelit” Nasional Demokrat (Nasdem). Di Jawa Timur, PDIP memiliki tabungan di diri Tri Rismaharini, sosok yang sangat populer di Surabaya.

Ridwan Kamil, dalam waktu empat tahun, mampu memenangkan hati kebanyakan warga Bandung, dan sebagian warga Jawa Barat. Citranya yang muda, gaul, komunikatif, dan sekaligus seakan kaya dengan ide kreatif akan gimmick kota, menjadikannya sosok yang sangat populer. Namun ada faktor lain yang mesti dicermati koalisi penguasa pada Ridwan Kamil. Saat maju menjadi Walikota Bandung, Ridwan Kamil disokong oleh Gerindra dan PKS. PKS adalah partai yang sudah lebih dari satu dekade menguasai Jawa Barat. Budaya Islam ala Hizbut Tahrir yang menghiasi PKS rupanya sangat berkenan di sanubari warga Jawa Barat pasca reformasi yang mungkin cukup berjarak dengan Islam tradisional ala Jawa Timur yang diusung PKB/NU, ataupun nasionalisme kerakyatan yang diusung PDIP. Bandung sebagai barometer budaya intelektual di Jawa Barat secara sejarah sangat dekat dengan PKS, yang lahir dari pergerakan aktivis Islam kampus saat Orde Baru. Budaya yang sama juga bisa ditemui di basis suara besar lain : Kota dan Kabupaten Bekasi, Depok, Bogor, dan Sukabumi. Sehingga mulus bagi Kang Aher untuk bisa melaju dua periode sebagai gubernur. Jika pada perkembangannya Ridwan Kamil memilih merapat pada Kubu Jokowi secara total dan meninggalkan PKS, akan jadi perjuangan berat bagi Ridwan Kamil, apalagi pasca sentimen anti-Ahok yang terasa betul merambat hingga ke kaum muslim di kota-kota besar Jawa Barat. Bila benar gosip bahwa Netty Heryawan dan Dedi Mulyadi akan maju pula di 2018, masing-masing via koalisi Prabowo dan sisa kekuatan Golkar, sangat mungkin mereka, terutama Netty, yang akan mendulang untung dari pencitraannya seperti Anies Baswedan.

Di Jawa Timur posisi Jokowi juga masih belum aman. Pakde Karwo, yang tidak terhentikan selama dua periode, bahkan oleh badai yang melanda Demokrat sekalipun, membuktikan bahwa politik Jawa Timur tak melulu soal PKB dan NU. Kinerja kinclong Risma di Surabaya kemungkinan besar akan membentur kembali budaya pemilih Jawa Timur, yang belum beranjak dari pengaruh besar dogma agama. Setelah Ahok dilibas, Jokowi sebaiknya jangan dulu berjudi menempatkan Risma, yang seorang minoritas (via jenis kelaminnya) sebagai ujung tombak. Kunci Jokowi di Jawa Timur adalah sosok bernama Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul. Gus Ipul adalah seorang pembelot bagi PDIP, namun merupakan sosok yang sangat populer di mata kaum muslim tradisional Jawa Timur. Jika Jokowi menginginkan Risma menang di Jawa Timur, salah satu cara terbaik mungkin adalah dengan membonceng Gus Ipul. Gus Ipul menjadi calon gubernur, dan Risma menjadi wakil.  Peluang kombinasi ini memiliki faktor penentu utama, yaitu bagaimana PDIP dan Jokowi berkomunikasi dengan Muhaimin Iskandar. Cak Imin adalah seorang politisi hebat, yang tak segan merebut PKB dari keluarga Wahid, meliuk-liuk di antara pemain-pemain besar, dan menang besar, di Pemilu parlemen 2014, mengambil publikasi-publikasi beresiko (ingat Rhoma Irama?), dan bermain api dengan banyak pihak, seperti pasca Jokowi naik sebagai presiden. Gus Ipul mungkin adalah satu-satunya kekuatan PKB di level provinsi, sehingga tidak akan mudah bagi Cak Imin untuk melepas Gus Ipul ke sembarang tawaran. Apalagi juga ada kemungkinan bagi Cak Imin untuk mengorbitkan Abdullah Azwar Anas, yang kian mengkilap di ujung Jawa.

Jelas kedua misi ini tidak akan mudah untuk Jokowi. Apalagi pada kondisi Ganjar Pranowo di Jawa Tengah yang belum memperoleh publikasi yang baik selama memimpin Jawa Tengah, serta ambiguitas politik Sri Sultan Hamengkubuwono X. 2019 harus dimulai dari nol lagi oleh koalisi Jokowi setelah hari ini. Tidak boleh ada lagi blunder besar di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Posted in Pemikiran, Politik, Tokoh | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Pemimpin, Perlukah?.

Buat sebagian pecinta film horror, pasti pernah menonton beberapa film yang bertemakan kesurupan (exorcism). Pola yang umum adalah roh jahat memasuki seseorang, lalu mulai membuat sengsara hidip orang itu (medium) dan keluarganya. Si medium diterbangkan, dibuat sakit dan berteriak-teriak kepada pendeta yang mengacung-acungkan salib di depan wajahnya. Si roh kini memiliki kontrol sempurna atas si medium. Kita tahu kisah legendaris Emily Rose yang tidak ada angin tidak ada hujan, disurupi oleh roh jahat yang menyiksanya dari dalam, sampai akhirnya membunuh Emily.

Manusia secara saintifik didesain untuk memiliki kontrol penuh atas dirinya sendiri. Tuhan membekali manusia dengan kualitas otak yang jauh lebih brilian dari mahluk hidup manapun. Fisik manusia juga didesain mudah untuk beradaptasi di kebanyakan habitat yang disediakan alam. Bisa makan daging maupun tumbuhan. Bisa berenang, berjalan, memanjat, dan untuk beberapa saat, menyelam. Jikapun fisiknya tidak mampu, kapabilitas otak manusia memungkinkannya untuk membuat teknologi yang membantunya bertahan di lingkungan-lingkungan yang tak bisa diatas secara fisik belaka. Otak manusia juga memungkinkannya untuk mengatur emosi dan insting-insting kebinatangan, yang tidak mungkin dilakukan mahluk lain.

Singkatnya manusia adalah mahluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan. Sampai hukum rimba berkembang dan berkembang jutaan tahun dan melahirkan politik, seni manusia untuk mengendalikan manusia lain demi keinginannya, persis seperti roh jahat kepada Emily Rose. Insting bertahan hidup manusia di tengah sumber daya yang terbatas, membuat otaknya memikirkan sebuah aturan main yang diharapkan dapat mempermudah bertahan hidup, dengan beberapa manusia yang dianggap lebih baik dari yang lain, sebagai regulator. Orang-orang ini bertugas memajukan orang-orang lain dalam kelompoknya, dan memastikan semua mereka bisa bertahan hidup dan atau hidup dengan lebih mudah dengan “bayaran” berupa previlege sebagai manusia dengan kedudukan yang lebih tinggi, dan terutama, hidupnya ditanggung oleh kelompok. Kepala kawanan, kepala keluarga, kepala suku, tokoh masyarakat, raja, penasihat, perdana menteri, dewan legislatif, hingga konsep presiden adalah perkembangan fungsi ini. Namun sifat tamak memang seringkali hadir dalam interaksi manusia dengan kelompoknya. Sifat yang kebinatangan ini seringkali hadir dalam bentuk perebutan posisi pemimpin kelompok. Previlege yang didapatkan ternyata juga menarik bagi anggota kelompok yang lain. Jadilah perebutan posisi pemimpin ini menjadi perang abadi antar beberapa manusia.

Pemimpin kelompok seharusnya juga memiliki misi membina dan memberdayakan seluruh anggota kelompoknya untuk berperan aktif dalam proses bertahan hidup. Namun ketakutan akan diambilnya previlege sebagai pemimpin oleh orang lain justru tak jarang membuat seorang pemimpin harus putar otak lebih banyak daripada tujuan kelompok sendiri. Dalam kawanan binatang tentunya jauh lebih simpel. Duel sampai salah satu mati, dan beres. Hewan yang hidup menjadi pemimpin. Namun dengan melibatkan otak, hati, dan tambahan nilai dan norma yang berkembang, lama-lama terumuskanlah seni mengekang calon pengganti bagi si pemimpin. Mungkin bisa diingat saat Thomas Hobbes menjabarkan bahwa negara (versi si pemimpin) harus menjadi Leviathan, seekor monster laut menakutkan, bagi rakyatnya. Dibuatlah kontrak-kontrak sosial, dimana negara (bentuk kelompok manusia yang menjadi tren belakangan), mengatur pola interaksi dan nilai-nilai yang berlaku untuk setiap rakyatnya. Atau lebih gamblang lagi diungkapkan oleh Nicollo Machiavelli, bahwa kejayaan dan kebertahanan seorang pemimpin, bisa menjustifikasi pemakaian imoralitas dalam prosesnya. Atau bentuk lain yang tidak kalah menakutkan : dogma agama.
Pemimpin, atau para pemegang previlege lain dalam masyarakat, akhirnya cenderung untuk meredam keberkembangan masyarakatnya secara individual. Karena dianggapnya, individu-individu yang berkualitas dan berpikir serta bergerak dengan kualitas yang baik pula, hanya akan menimbulkan keresahan bagi mereka yang lain, dalam tetap mempercayakan previlege kepada para pemimpin. Lihatlah bagaimana di banyak sekolah di banyak belahan bumi, dimana anak-anak diajar dengan metode dikte dan hapalan, dengan standar moral yang sudah dikonstruksi sebelumnya, agar ketika lulus nanti, dapat menjadi “anggota masyarakat yang baik”. Pada perkembangannya, pendidikan modern banyak ketahuan belangnya sebagai pabrik pengikut bagi para pemimpin. Kondisi ini diperparah dengan hadirnya golongan lain yang juga memiliki previlege secara sosial, yaitu para pemegang modal di masa Kapitalisme berlaku. Kita mungkin ingat bagaimana dominannya bad ending bagi kisah individu-individu yang “tercerahkan”.

Di Indonesia, sebuah negara dengan gap literasi yang tinggi dan mistisme yang masih sangat kental terasa, bahasan ini amat sangat relevan. Indonesia memiliki masa lalu dengan sistem feodal-agama yang sangat kental pada kerajaan-kerajaan pra-kolonial. Lalu secara bertahap selama tiga abad, dicengkeram oleh penjajah yang memperlakukan masyarakat sebagai “pahlawan devisa”. Diberlakukannya politik etis memang salah satu episode terang, dimana tujuan menjadikan pendidikan sebagai pabrik pangreh praja gagal total dan melahirkan generasi Sukarno, Hatta, dan Tan Malaka. Ketika kemerdekaan dicapai, ternyata Sukarno terlalu yakin bahwa previlege yang ia dapat selama menjabat sebagai presiden adalah bayaran yang setimpal untuk beberapa bulan kurungan di Banceuy dan Sukamiskin, serta beberapa tahun pengasingan di Bengkulu dan Ende. Rakyat Indonesia pun mendapat indoktrinasi “Paduka Jang Mulia”, “Penyambung Lidah Rakyat”, hingga “Putra Sang Fajar” merupakan Heru Tjokro, messiah tanah Jawa. Akhirnya masalah keberlangsungan hidup pula yang menggulingkan semua tirani Sukarno. Krisis ekonomi membawa momentum bagus bagi Suharto dan sepupu-sepupu Paman Sam untuk mengambil previlege Sukarno. Sukses besar. Selama 32 tahun akhirnya rakyat Indonesia dididik untuk menjadi pemuja “Bapak Pembangunan”, sekaligus menjadi buruh Astra dan perusahaan-perusahaan Sembilan Naga lainnya. Siapa berani berpikir bebas, stempel lambang palu-arit. Beres. Suharto dan kelompoknya nampak hanya bisa dikalahkan oleh maut. Namun Tuhan adil, diberikannya momentum bagi manusia-manusia Indonesia yang tercerahkan : Emha Ainun Nadjib, Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, untuk mengantarkan Megawati putri Sukarno dan Amien Rais ke puncak kekuasaan atas Indonesia. Kisah lama yang tak akan berhenti berulang. Segagah apapun Susilo B.Y. mengatakan tidak untuk korupsi berulang kali selama 10 tahun.

Ada di mana manusia-manusia Indonesia selama itu?. Tentunya masih ada di posisi sebagai pengikut, pemuja, sekaligus buruh bagi para pemimpin. Ratusan juta kepala menjadi komoditas dan statistik yang diperebutkan untuk banyak kepentingan pemimpin. Tentunya setiap lima tahun kepala voters dibutuhkan sebagai anak tangga menuju puncak kepemimpinan. Juga ada target-target yang disimplifikasi seperti pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, dan Produk Domestik Bruto yang tentunya butuh statistik untuk bisa dibilang valid secara positivistik. Tak lupa juga sebagai tenaga kerja, sekaligus konsumen dari para pemegang modal.

Melihat semua kenyataan ini, tak urung saya jadi meragukan semua konstruksi arus utama tentang bagaimana sebuah kelompok manusia dikelola. Saya mengetahui Marxisme dan segala derivatifnya, Kapitalisme plus Liberalisme, Monarki, Negara Agama, hingga rezim-rezim transnasional. Tapi di semuanya saya masih menemukan apa yang saya caci sepanjang tulisan ini. Semua secara praktikal masih dalam tema besar yang mempertentangkan antara pemimpin dengan perkembangan kualitas orang yang dipimpinnya. Selama ada pemimpin, disitulah ada label subversif bagi anggota masyarakatnya yang berusaha memenuhi segala macam potensinya sebagai manusia secara individual.

Pernah membayangkan bagaimana hidup tanpa pemimpin?.

Pics : Distro of the Libertarian Left

Posted in Budaya, Ekonomi, Pemikiran, Politik, Sejarah | Tagged , , , , | Leave a comment

Apa Yang Benar

Mengkilap
Dalam jangkauan
Kosong
Dalam jamuan
Lubang
Dalam dalam

Benar,
Lebih baik tak ada.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tak Butuh Tanda Jasa

Alexander Jacob Patty. Jurnalis pendiri Sarekat Ambon (1909). Salah satu tokoh nasionalis Indonesia pertama dari Maluku, saat Mollucans saat itu sangat identik dengan sikap pro-Belanda. Dibuang ke Boven Digoel, menyeberang ke Australia, menjaga kemerdekaan saat Masa Revolusi di Medan, dan kemudian menutup usia di Bandung. 

Nama dan kisah ini kembali berkelindan di kepala saat saya membaca artikel berita (di kanal berita online tentunya), bahwa makam Patty akan dipindahkan dari Permakaman Pandu di Bandung, ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kapahaha Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Maluku, pada tanggal 22 Maret 2017. Patty nantinya akan diusulkan menjadi pahlawan nasional oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Kini Patty akan menghuni taman makam pahlawan, dengan nisan yang akan lebih bagus, pemeliharaan yang rutin, dan lagi, Patty akan diusulkan menjadi pahlawan nasional. Hal yang sama mungkin juga akan segera terjadi kepada Bapak Bangsa Indonesia, Tan Malaka, yang “makamnya” akan segera dipindah dari pedalaman Selopanggung ke Lima Puluh Kota.  

64 tahun sudah Patty menghuni Pandu. Makamnya di Pandu sangat sulit diidentifikasi karena tidak diberi nama. Konon itu adalah permintaan Patty sendiri, karena ia ingin berbaring seperti orang Indonesia kebanyakan, tanpa perlu nisan megah, tanpa perlu pula dituliskan “pahlawan nasional” di nisannya. Permintaan yang mirip dengan salah satu tokoh terbesar Indonesia, Mohammad Hatta. Sebuah ironi atas kejadian yang dialami Patty sekarang.

Kasus Patty merupakan kasus yang sangat umum di Indonesia. Berpuluh-puluh gelar kepahlawanan disematkan dan diusulkan kepada orang-orang yang dianggap telah berjasa untuk Indonesia, dari orang-orang yang bahkan belum punya bayangan apa itu republik dan nasionalisme seperti Sultan Agung dari Mataram, Sultan Hasanuddin dari Makassar, sampai orang seperti Soeharto, yang sangat bisa diperdebatkan jasa dan dosanya bagi republik. Banyak sekali usaha, proyek, simposium, seminar, sosialisasi, spanduk, baligo, debat, buku, brosur, dan publikasi yang dilakukan untuk mem-pahlawan-kan tokoh-tokoh. Hasilnya bisa berupa gelar pahlawan nasional, tokoh perintis, pahlawan revolusi, pahlawan reformasi, bintang jasa, sampai dijadikan nama gedung,tempat atau nama jalan.

Ketika nama tersebut sudah menjadi nama gedung, jalan, dan masuk daftar penerima gelar, lalu berhenti seakan semua itu adalah tujuan perjuangan si tokoh. Bagi saya, pentingnya mengetahui seorang tokoh adalah untuk memahami peran yang ia lakoni selama hidup, yang tentunya bukan sembarang peran. Saya menulis ini di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, yang berada di Jalan M.Ridwan Rais. Sebuah jalan yang besar yang menghubungkan Kawasan Tugu Tani dengan Stasiun Gambir dan Masjid Istiqlal. Tapi tanpa perlu penelitian mendetail dan statistik, saya bisa simpulkan tak banyak orang yang melalui, bahkan beraktivitas di jalan ini, mengetahui siapa Ridwan Rais. 

Nyaris di setiap kota ada taman makam pahlawan yang bersih, dan terurus. Nyari di setiap kota pula terdapat Jalan Setiabudi, Gatot Subroto, T.B Simatupang, Oto Iskandar Dinata (Otista), Tjipto Mangunkusumo, Pierre Tendean, Dewi Sartika, M.T Haryono, Ahmad Yani. Dan nyaris di setiap sekolah dasar negeri, terdapat poster Cut Nyak Dien, Imam Bonjol, Teuku Umar, Diponegoro, Kartini, dan Ketut Jelantik. Tapi apakah dengan semua itu orang-orang Indonesia bisa paham siapa mereka itu, apa jasanya, atau lebih jauh, ada atau tidak jasanya bagi republik selain mati dan terkenal. Jargon “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya” terasa sangat kosong. Dengan cara-cara diatas mungkin lebih tepat disebut “menjilat” para pahlawan agar kita diberikan gelar “Bangsa Yang Besar”. Dan mungkin tidak banyak juga yang tahu bahwa jargon itu tercetak pertama kali di kaki Patung (Tugu) Tani. 

Bangsa yang besar tentunya tahu persis sejarah bangsanya, siapa-siapa saja pahlawannya, tanpa perlu dikompori oleh politisi, tanpa perlu patung, tugu, makam mewah, nama jalan. Masyarakat bangsa yang besar juga tentunya tahu bahwa perjuangan tak cuma memakai baju loreng dan menggondol senjata. Masyarakat bangsa yang besar tentunya juga bisa mengkritisi kenapa ada makam seorang mantan Kapolda di Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan berapa banyak orang harus membayar agar bisa dimakamkan di taman makam pahlawan. Bangsa yang besar adalah yang mampu mengambil yang baik dan buuk dari masa lalu untuk kepentingan masa kini, dan terutama, masa depan. Bangsa yang besar tahu bahwa pahlawan tak butuh tanda jasa.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Jaman Baru?

Dunia sedang riuh rendah menyambut datangnya jaman baru. Post-Truth mereka menyebutnya. Pasca Kebenaran. Diasosiasikan dengan makin ditinggalkannya cita-cita pencerahan (Barat) ; jarak manusia dengan pola pikir, dan utamanya, upaya pencarian kebenaran secara positivistik. Pola pikir positivistik, atau dikenal dalam manifes Modernisme, seperti kita tahu, hadir di Barat sebagai pemberontakan dari kebohongan-kebohongan agama yang bekerjasama dengan monarki, untuk melakukan korupsi atas banyak hak hidup manusia, terutama kebebasan berpikir, bertindak, dan berpendapat. Dalam kurun waktu yang berbeda, pola serupa juga terjadi di peradaban Hindustan, Afrika Timur, dan Timur-Tengah.

Namun naas, nampaknya salah satu “anak” Jaman Pencerahan ditakdirkan memakan ibunya sendiri. Kapitalisme namanya. Kapitalisme hadir sebagai alternatif atas hegemoni ekonomi kaum agamis, aristokrat, dan monarki atas rakyat golongan lain. Kapitalisme memungkinkan siapapun yang memiliki modal, apapun bentuknya, untuk berusaha menjadi sekaya mungkin. Otoritas, hanya menjadi penjaga menara, yang hanya dibutuhkan dalam hal menengahi sengketa, dan memungut biaya keamanan. Tanpa pernah benar-benar terlibat di dalam pasar yang bebas tersebut. Otoritas kadang memaksakan peran lebih sebagai pengadil, namun ternyata banyak harus menyerah, karena kekuatan ekonominya yang jarang sekuat para petarung utama.

Kapitalisme lambat laun menjadi sumber kegelapan yang baru. Individu kembali hanya menjadi statistik belaka bagi para penguasa baru : pemodal. Paling banter, sebagian individu menjadi pekerja dalam gurita para pemodal. Otoritas, yang sudah kalah di awal, sulit untuk mengambil peran sebagai penengah hubungan industrial yang baik. Akhirnya, para pekerja menjadi lebah pemburu yang melayani si ratu. Menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran untuk bekerja. Pagi berangkat bekerja, menjelang malam pulang, melakukan perjalanan panjang menuju rumah, tidur, untuk kemudian berangkat lagi.

Bukan membaca, berdiskusi, bercinta, berfilsafat, berdialog, berkesenian, bersastra, berinovasi, dan melakukan hal-hal yang adiluhung (secara individual) lainnya, melainkan pola kerja-upah-konsumsi yang tak pernah putus. Tak ayal, makin lama makin jauh jarak antara cita-cita kaum tercerahkan dengan realita. Mimpi yang ditaburkan Kapitalisme bahwa kejayaan adalah milik mereka yang bekerja keras akhirnya mengunci manusia dalam angka-angka target jumlah aset. Positivistik memang, angka nilai sekolah, jumlah jam belajar anak, lalu angka upah, berapa banyak properti, kontribusi pajak, keuntungan investasi, asuransi, dan tumpukan aset lancar. Tapi kalau boleh jujur, nyaris tak manusiawi. 

Modernisme memakai pendekatan positivistik untuk mencapai objektivitas, dimana manusia dihargai segala sesuatunya secara proporsional. Manusia dihargai sebagai individu, dalam pencapaiannya, bukan karena asosiasinya dengan garis keturunan, kelompok masyarakat, atau kepercayaan tertentu. Feodalisme dan korupsi atas nama agama yang dianggap sebagai akar dari abad kegelapan Barat, dicoba diganti dengan sistem penilaian baru yang luas, terbuka dan bersifat individualistis. Setiap suara dihargai, hak manusia didefinisikan secara luas dan universal.

Namun apa lacur. Para lebah pekerja terlalu tumpul untuk memenuhi kodratnya. Jangankan menjadi manusia unggul, untuk bertahan hidup saja kadang sulit. Jika pun ada waktu berpikir, mungkin akan lebih baik merancang strategi konsumsi dibanding dengan menghayati kehidupan. Jika ada waktu berbincang, lebih baik berbincang hal trivial atau bernostalgia mengenang mas kecil yang merdeka. Jika ada waktu membaca, memilih membaca suplemen dibanding tajuk rencana. Berkesenian berarti pertunjukkan tubuh perempuan atas nama Feminisme Gelombang Kedua yang disukai. Bersastra adalah mengapresiasi di permukaan kisah cinta dua manusia muda berbeda jenis kelamin yang diberi dekorasi pilihan kata yang tak umum dipakai sehari-hari. Menulis adalah tugas para jurnalis. Titik.

Maka muncullah para residivis : para tokoh agama dibantu para fasis. Sepanjang sejarah, mereka selalu sukses menimbulkan, sekaligus menghancurkan sebuah kebudayaan yang agung. Baghdad, Hindustan, Arab, Skandinavia, Batak, dan Roma. Tokoh agama dan para fasis selalu punya tempat di kebudayaan yang berkualitas rendah. Asosiasi keduanya dengan sifat takdir dan pseudo sains akan mudah memasuki benak, hati, dan terutama ego manusia yang kelelahan dengan dunia. Dunia yang sulit digenggam, kemapanan finansial yang tak kunjung ada, serta ketumpulan dalam belajar, merumuskan masalah, dan beraksi, akhirnya membutuhkan kambing hitam : kebebasan individu dan dunia modern. Berhala-berhala kembali dihadirkan dalam bentuk sekelompok orang dengan mempromosikan ketakutan, kekhawatiran akan nafkah dunia dan dunia pasca kematian, dan tebang pilih fakta. Manusia digiring, digembalakan seperti ternak, menuju tempat yang mereka mau. Di dunia nyata maupun alam pikiran. Sembarang premis dimasukkan ke kepala banyak manusia sebagai “kebenaran”, dibumbui dengan larangan untuk kritik seolah datang dari Tuhan. 

Di atas, para tokoh agama, fasis, dan pemodal terus berinovasi, berpikir, membaca, berfilsafat, dan berkesenian. Mencoba jadi yang terunggul sebagai gembala, bahkan peternak. Untuk mendapatkan sebanyak mungkin gembalaan. Cuci otak, iklan, propaganda, kampanye, tentunya tinggal beradu efektivitas untuk menggaet ternak. Serupa tapi tidak sama dengan Eropa abad pertengahan, Arab Wahabbi, Afganistan jaman Taliban, Iran jaman Khomeini, Jepang era Hirohito, dan negara-negara Magribi pasca Arab Spring. Jadi kurang tepat rasanya jika Post-Truth kita sebut sebagai jaman baru. Lebih tepat disebut sebagai kebodohan manusia secara massal yang berulang.

Selamat berjuang, kawan-kawan. Sulit sekali, bahkan peluang kita untuk selamat sangatlah kecil. Namun seperti yang kita percaya, setiap manusia itu harus menjadi super, di kondisi masyarakat seperti apapun.

Salam super.

Credit gambar kepada kreatornya.

Posted in Budaya, Pemikiran, Politik, Sejarah | Tagged , , , , , | Leave a comment