Bongkar!

Pagi tadi Jalan Rawajati Barat ditutup. Demikian pula Jalan Raya TMP Kalibata dari arah Dewi Sartika. Ditutup karena akan ada eksekusi rencana pembongkaran bangunan liar di lahan milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sepanjang Jalan Rawajati Barat, dimulai dari sisi sebelah timur Rumah Susun Kalibata City hingga seratus meter ke selatan.

Bukan hal yang baru bongkar membongkar bangunan yang menempati tanah milik pihak lain secara ilegal. Kontroversi tak pernah tak hadir dalam setiap kasus penggusuran. Yang kontra tentunya datang dari sudut pandang Hak Asasi Manusia. Apalagi jika tidak ada relokasi yang dianggap sepadan. Sedangkan yang pro tentu datang dari sudut pandang legal agraria. Sudah jelas, yang berhak atas tanah adalah mereka yang memiliki sertifikat. 

Tapi bagi saya, memandang kasus pembongkaran tipe seperti ini tidak bisa dari satu sisi saja untuk melihat di titik mana permasalahan itu tersumbat. 

Bagi saya, pendudukan di lahan milik pihak lain secara ilegal bisa kita runut dengan melihat fenomena urbanisasi yang sudah berlangsung puluhan tahun ke belakang di kota-kota besar. 

Dari data Badan Pusat Statistik, sejak tahun 1995 sampai 2010, rata-rata DKI Jakarta kedatangan 290.550 penduduk baru tiap tahunnya. Jawa Barat malah kedatangan rata-rata 371.910 penduduk baru tiap tahun. Kondisi serupa juga dialami Provinsi Lampung, Kepulauan Riau, Banten, dan Kalimantan Timur yanh rata-rata kedatangan lebih dari seratus ribu penduduk baru per tahun.

Di sisi lain, duabelas provinsi lain di Indonesia terus ditinggalkan penduduknya. Jawa Tengah kehilangan nyaris satu juta penduduk (985.500) penduduk tiap tahun. Sumatera Utara kehilangan lebih dari delapan ratus ribu per tahun. Belum jika kita hitung Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan.

Statistik ini menjadi wajar jika kita melihat motif utama dari migrasi masal ini; motif ekonomi. Daerah-daerah yang menjadi tujuan urbanisasi ini adalah daerah-daerah yang memang cukup maju secara ekonomi. Daerah yang maju atau setidaknya berkembang secara ekonomi, tentunya menjanjikan lahan pencaharian yang lebih baik. Angka Produk Regional Bruto (PRB) DKI Jakarta, misalnya, menyumbang lebih dari 16% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara keseluruhan. Disusul Jawa Timur dengan 15% dan Jawa Barat dengan 13%. Ditambah dengan angka Jawa Tengah dan Banten, berarti perputaran ekonomi di Pulau Jawa sudah menyumbang 40% dari perekonomian nasional.

Fakta ini menunjukkan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekonomi Indonesia terlalu terpusat di Jawa. Tak heran, karena memang pembangunan infrastruktur, selama ini memang terpusat di Pulau Jawa. Sebut saja jalan provinsi dan jalan tol, pembukaan rute penerbangan, jalur kereta api, saluran komunikasi, serta pembangunan nom fisik seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan pembangunan perumahan, difokuskan di Pulau Jawa.

Di Jakarta, kehilangan sinyal internet di ponsel adalah sebuah masalah. Sedangkan di Bontang, listrik bahkan tidak pernah hadir 24 jam penuh. Belum lagi pembangunan non fisik. Jamak kita membaca anak-anak yang harus berjalan lebih dari lima kilometer untuk bersekolah di beberapa daerah. Sedangkan di kediaman saya di Kalibata, terdapat lima buah sekolah dasar dalam radius kurang dari dua ratus meter. 

Lebih jauh lagi kita tarik, siapa yang paling bertanggung jawab atas ketimpangan distribusi ekonomi Indonesia?. Siapapun presidennya, kita bisa tarik satu jawaban : pemerintah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum berhasil (atau belum mau?) membangun Indonesia secara merata. Padahal political dan economical power telah terdistribusikan ke daerah lewat kebijakan otonomi daerah. Dimana daerah memiliki kewenangan dalam skala yang bervariasi atas kebijakan politik dan ekonominya, yang diharapakan bisa membangkitkan distribusi pertumbuhan ekonomi. Namun semua masih belum berjalan sesuai harapan. Booming komoditas sempat menghidupkan kembali asa itu. Namun karena industri komoditas di luar Jawa masih sebatas hulu, maka saat tren komoditas turun, habis pula industri komoditas kita.

Kita bisa berkaca ke China jaman Deng Xiaoping. Setelah dilanda kegelapan akibat pemerintahan otoriter Mao, Xiaoping mengambil langkah yang sungguh-sungguh revolusioner untuk membangun China. Ia mulai membuka hubungan baik dengan negara-negara lain. Lalu ia mengambil hutang internasional jangka panjang dengan jumlah yang fantastis, hingga mencapai 60% dari total PDB China saat itu. Tentu dengan bunga yang tidak kecil pula. Namun Xiaoping mulai bekerja serius. Uang itu ia pakai membangun infrastruktur yang merata di wilayah China yang luas. Ia membangun ribuan kilometer jalan, puluhan bendungan, transportasi publik, bandara, pelabuhan, saluran irigasi, kawasan-kawasan industri, jalur komunikasi, dan turisme. Tak hanya secara fisik, ia pun membangun sistem pendidikan, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan. Hanya dalam satu dasawarsa sejak itu, China terbang menjadi negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Saking tingginya, bahkan ketika mereka membayar hutang plus bunga kepada kreditur, mereka masih mendapat keuntungan.

Langkah China ditiru dengan cukup baik oleh India, Afrika Selatan, dan Brazil. Negara-negara ini berhutang banyak untuk membangun infrastruktur secara merata, meskipun belum sampai tahap yang diinginkan.

Tak usah sedih, Indonesia kini ada di jalur yang benar. Giatnya pemerintahan sekarang membangun infrastruktur di luar Jawa menandakan kita bersiap meninggalkan ekonomi Jawa Sentris. Jika kita lihat program-program infrastruktur yang menjadi prioritas, semua mengarah ke distribusi ekonomi yang merata. Namun tentu akan lebih baik jika pemerintah mau lebih berani dalam mengambil hutang luar negeri agar pembangunan bisa terakselerasi. Kini rasio hutang kita hanya sekitar 27% dari PDB nasional. Ditambah dengan fakta bahwa sedang terjadi tren suku bunga rendah di seluruh dunia, harusnya pemerintah bisa menambah lagi pinjaman untuk pembangunan infrastruktur, yang berujung pada pertumbuhan ekonomi yang terdistribusi dengan baik ke seluruh wilayah Indonesia.

Jika harus ada kata bongkar, yang harus dibongkar adalah sistem manajemen negara ini. Sampai ada suatu hari, tidak ada lagi bangunan ilegal yang harus dibongkar. Karena di setiap jengkal Indonesia, nasi itu bisa dicari.

Just like i miss my Bandung.

Advertisements

About oomindra

Marketing, antusias terhadap sejarah, musik, dan beberapa hal lain
This entry was posted in Ekonomi, Politik and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s