Senyap : Senyap, Sejarah, dan HAM.

Setelah dua tahun lalu kita dibuat mual luar biasa dengan Jagal, kini datang satu lagi ‘obat pencahar’ dari Joshua Oppenheimer : Senyap. Keduanya memang sengaja dibuat Joshua memiliki karakter sama, sebagai upaya detoksifikasi (sadar maupun bawah sadar). Penonton dipaksa untuk merasa mual, marah, kecewa, sedih, heran, dan berbagai perasaan tidak nyaman lainnya dengan adegan demi adegan yang menggambarkan betapa nyamannya sebuah pembunuhan massal sadis masa lalu, hidup dalam waktu yang lama. Pembantaian orang-orang kiri periode 1965-1970, yang konon menelan jutaan nyawa, hidup dalam diam selama 49 tahun, dalam berbagai tingkatan. Pelaku, doktrin, , dan bahkan rangkaian kejadian itu sendiri, masih banyak mendapat previlege berupa praduga tak bersalah.

Jika pada Jagal Joshua mengkonfrontasikan penonton dengan Anwar Congo dan kawan-kawannya, kini dalam Senyap ia menambahkan lagi pihak ketiga dan keempat; keluarga korban dan keluarga pelaku.  Lengkap sudah kisah tragis ini : para pelaku yang bahkan tidak tahu/tidak mau tahu atas konteks dan makna perbuatan mereka dahulu, keluarga korban dan korban selamat yang kehilangan dan dirugikan, keluarga pelaku yang awalnya tidak tahu menahu namun tiba-tiba menanggung beban berat, serta para penonton sebagai orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa.

Joshua memaparkan dengan lebih luas dan dalam mengenai sudut pandang para pelaku. Ia memperlebar latar belakang orang-orang yang terlibat dalam pembantaian. Militer, warga sipil, bahkan hingga paman dari Ramli, kakak Adi yang dihabisi secara biadab. Dari sekian banyak pengakuan lugu (dan kebohongan yang buruk) yang diakui oleh para pelaku, makin terungkaplah bahwa ternyata peristiwa ini tidak datang sekonyong-konyong. Para pelaku tidak membantai tetangganya sendiri akibat proses indoktrinasi satu-dua hari. Ada bara efek akar rumput dari pertentangan PKI dengan kaum muslim yang datang sejak masa revolusi dan masa pemilu pertama. Indoktrinasi pasca peristiwa pembunuhan para jenderal adalah bensin yang menyalakan bara itu menjadi api yang berkobar dahsyat. Tapi seperti konflik sipil versus sipil, permasalahan tidak pernah terjadi di akar rumput, namun di tataran akar rumput-lah darah tertumpah paling banyak.

Dengan hadirnya Adi Rukun dan Ibunya, juga Pak Kermat, salah satu korban selamat, penonton kini tidak sendirian bertarung dengan peristiwa biadab ini. Penonton mendapat siraman bensin lagi dari seluruh pertempuran batin Adi dan Ibunya ketika mengkonfrontir diri dengan para pelaku. Sudut pandang keluarga korban adalah garam baru yang ditaburkan Joshua ke luka ini. Ibu Adi, yang tidak pernah mengetahui apa konflik yang terjadi, mengapa anaknya yang dibunuh, hidup dalam stigma sosial yang khas, dan juga (awalnya) tidak habis pikir untuk apa Joshua dan Adi mengorek lagi luka lama yang -menurutnya- telah kering. Seiring durasi, menarik melihat reaksi Ibu Adi terhadap hasil investigasi anaknya, dari takut dan berusaha tidak peduli, mendengarkan dengan setengah hati, untuk kemudian dibuat sangat geram. Luka Ibu Adi menganga kembali.

Sudut pandang keluarga pelaku juga tidak kalah menarik. Terpapar jelas dua hal dari interaksi Adi dan Joshua dengan keluarga pelaku. Pertama, dari sampel keluarga pelaku yang dikonfrontir dengan Adi, terlihat sebuah pola yang jelas; indoktrinasi pembantaian tidak diturunkan oleh para pelaku kepada keluarga mereka. Meskipun reaksi yang tampak berbeda, tapi ada satu benang merah yang terlihat, ketidaktahuan mengenai keterlibatan langsung ayah mereka dalam pembantaian, dan perasaan tidak nyaman terhadap fakta tersebut. Tentunya ini kontras yang menarik dengan jumawa para pelaku ketika diminta menceritakan peristiwa pembantaian yang mereka lakukan.

Terlihat jelas bahwa peristiwa pembantaian 1965-1970 di lokasi syuting Senyap memiliki karakteristik yang khas; bahwa sebelumnya telah ada bara konflik ideologis di tingkat akar rumput, sehingga pembantaian di tempat-tempat ini bukanlah semata state-sponsored genocide, karena terdapat porsi yang cukup besar dari warga sipil dalam membantai sesama sipil. Membuat kasus ini tidak melulu ada di ranah legal – politik, melainkan juga di ranah sosio-historis-kultural.

Perspektif Sejarah

Dalam diskusi di Freedom Institute (11/12/14) seusai pemutaran Senyap, sejarawan Bonnie Triyana menyampaikan pola-pola yang melatari peristiwa ini dalam sejarah. Satu hal yang ditekankan Bonnie adalah fakta bahwa peristiwa pembantaian ini, baik di Sumatera Utara maupun di banyak tempat lain, bukanlah hasil dari konflik yang sekonyong-konyong hadir. Penekanan Bonnie ini memang sangat penting bagi para penonton Senyap, maupun pemerhati peristiwa ini secara umum, untuk melihat proses terjadinya konflik ini.

Kita semua tahu bahwa sejak proses lahirnya di awal dekade 1920-an, PKI sudah memiliki sejarah konflik dengan kaum Islam. PKI (ISDV) lahir dan tumbuh dengan menjadi parasit bagi Sarikat Islam. Perpecahan SI Semarang menjadi pukulan telak bagi Tjokroaminoto dan SI. Kontrol terhadap pergerakan rakyat kecil, yang sebelumnya banyak didominasi tokoh kaum muslim (selain juga kaum priyayi), mendapat ‘gangguan’ dengan munculnya serikat-serikat buruh yang dimotori oleh kaum kiri. Konflik SI-PKI memang tidak pernah menjadi sebuah konflik berdarah. Perseteruan politis ini akhirnya ditutup dengan dibubarkannya PKI setelah huru-hara 1926. Perseteruan agamis-kiri ini mengemuka lagi pada masa revolusi, pertentangan ideologis antara PKI Musso dan Nahdatul Ulama pecah menjadi konflik berdarah, yang akhirnya berujung lagi dengan dibubarkannya kembali PKI akibat peristiwa Madiun 1948. Peristiwa ini juga menandai kedatangan satu golongan baru didalam persaingan politik Indonesia : Angkatan Darat.

PKI akhirnya hidup kembali di 1951 atas usaha lima sekawan Aidit, Lukman, Njoto, Sudisman, dan Sukirman. PKI di masa ini tumbuh dengan mengendarai gelombang komunisme Soviet, dan kemudian beralih ke, Tiongkok. Dengan kontak yang intens dengan jaringan komunis internasional, PKI tumbuh cepat menjadi partai pemenang ke-4 Pemilihan Umum Legislatif 1955. Kaum muslim, yang diwakili Nahdatul Ulama, Masyumi, dan Partai Sarikat Islam Indonesia, setelah 1948 menjadi kekuatan yang dominan bersama kaum nasionalis Partai Nasional Indonesia. Satu lagi kekuatan dominan di politik Indonesia saat itu, adalah Angkatan Darat. Bukan rahasia lagi bahwa Angkatan Darat banyak memegang posisi penting di perusahaan-perusahaan negara hasil nasionalisasi, juga memiliki posisi tawar yang kuat secara politis. Terbukti dengan peristiwa diarahkannya meriam ke halaman Istana Merdeka pada 17 Oktober 1952.

Kondisi politik yang multipolar tentunya memperbesar potensi kekacauan. Masing-masing kubu memiliki media propaganda yang mampu menjaring simpatisan-simpatisan di level akar rumput yang cukup loyal. Perang media dan propaganda massa mewarnai kondisi politik masa itu. Memasuki dekade 1960-an, PKI makin kuat dan masif, serta makin dekat dekat kaum nasionalis, termasuk Soekarno sendiri. Kebijakan-kebijakan politik Soekarno, yang memang sejak muda adalah penggemar Marxisme, terasa makin kiri. Kondisi tersebut membuat risau para politisi muslim dan Angkatan Darat.

Peristiwa 30 September, apapun versi kejadiannya, bagaikan bensin yang menyiram bara potensial konflik. Dalam waktu lima tahun setelah kejadian itu, kaum kiri dan kaum Soekarnois resmi tersingkir dari percaturan politik Indonesia. Jutaan simpatisan kiri, dan dianggap kiri, terbantai.

Latar belakang sejarah tentunya bukan untuk justifikasi. Justifikasi pembantaian kaum kiri karena dulu pernah terjadi konflik berdarah PKI dengan kaum muslim. Sudut pandang sejarah harus digunakan sebagai bahan pertimbangan rekonsiliasi, baik secara legal formal, politik, maupun de-doktrinasi di tingkatan akar rumput.

Perspektif Hak Asasi Manusia

Pembicara kedua adalah Haris Azhar, Koordinator Badan Kerja Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (KontraS). Haris bicara tentang upaya-upaya legal yang telah dilakukan untuk mengadili peristiwa ini, juga tentang pola rekonsiliasi yang sulit karena faktor rumitnya karakteristik konflik dan waktu kejadian yang sudah lama berlalu.

Berdasarkan penjelasan Haris, saya mengajukan sebuah pertanyaan kepada Haris dan Bonnie mengenai pola rekonsiliasi seperti apa yang pernah dilakukan (dan berhasil) untuk kasus pelanggaran HAM dengan karakteristik sama di negara lain. Bonnie memaparkan bahwa kasus ini memiliki karakteristik yang serupa dengan kasus pelanggaran HAM akibat politik Apartheid di Afrika Selatan. Titik balik dari penyelesaian kasus ini adalah ketika Nelson Mandela terpilih menjadi presiden. Mandela mengeluarkan kebijakan rekonsiliasi bagi kaum kulit putih dan kulit hitam. Upaya rekonsiliasi ini dilakukan resmi oleh negara dalam secara multidimensional. Mulai dari pernyataan-pernyataan politis dari pemerintah, upaya penyelesaian legal per kasus mikro secara marathon, juga yang terpenting adalah pilihan bagi korban pelanggaran HAM untuk memaafkan para pelaku pelanggaran. Dengan demikian kebijakan pemerintah telah menjangkau berbagai tingkatan dan berbagai perspektif. Mandela menyadari bahwa tidak hanya sisi politis dan legal yang diperlukan untuk rekonsiliasi, tetapi juga sisi sejarah, sosial dan kultural.

Haris menambahkan bahwa selain di Afrika Selatan, upaya penyelesaian yang cukup baik juga pernah dilakukan di Rwanda untuk penyelesaian kasus perang sipil suku Tutsi dan Hutu. Perang yang memakan sekitar 800.000 korban jiwa ini diselesaikan secara legal formal, tetapi juga melibatkan penyelesaian secara hukum adat. Saya menangkap bahwa keterlibatan hukum adat adalah untuk upaya rekonsiliasi di tingkat akar rumput. Haris juga memaparkan beberapa contoh upaya rekonsiliasi lain, tetapi sepengetahuan saya beberapa kasus yang Haris sebutkan memiliki karakteristik yang berbeda dengan Pembantaian 1965-1970.

Dari diskusi yang berlangsung, saya makin yakin bahwa upaya rekonsiliasi kasus Pembantaian 1965-1970 masih jauh dari kata efektif. Bahkan upaya pencabutan Tap MPRS XXV 1966 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Namun setidaknya karya-karya Joshua, serta ratusan penelitian lain tentang peristiwa ini harusnya merupakan upaya membuka celah rekonsiliasi (istilah rekonsiliasi yang saya pakai di tulisan ini berkonotasi bukan hanya rekonsiliasi legal, tetapi rekonsiliasi secara menyeluruh), setidaknya di kalangan akar rumput seperti para penonton Senyap.

Baik penonton kebanyakan, yang tidak memiliki kaitan secara langsung, secara fisik maupun historis, dengan peristiwa Pembantaian 1965-1970, namun secara sadar maupun tidak sadar, masih terpengaruh stigma yang didoktrinasikan Orde Baru tentang peristiwa tersebut. Maupun penonton yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut. Singkatnya, siapapun.

Advertisements

About oomindra

Marketing, antusias terhadap sejarah, musik, dan beberapa hal lain
This entry was posted in Diskusi, Film, Sejarah and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s